Isi Dekrit Presiden yang Fenomenal, Wajib Baca!

Isi Dekrit Presiden merupakan jejak sejarah dan tentu menjadi pengetahuan berharga. Sebagai bangsa Indonesia yang religius dan berjiwa patriot, perlu untuk kita mempelajari sejarah. Sejarah menjadi urat nadi dan tentu menjadi sebuah keharusam bagi para agen Bhinneka Tunggal Ika mengetahui asal- usul negara Indonesia dan apa yang terjadi di masa silam. Hal ini tentu akan membuat kita lebih menghargai jasa para pahlawan karena kelak kita akan menjadi bagian dari pembangunan bangsa ini.  Entah nanti berperan melalui DPR RI maupun Presiden RI. Hendaknya kalau memang ditakdirkan demikian,  komunikasi politik dalam menyerap aspirasi perlu untuk terus diasah. Disamping  harus bergumul dengan ilmu politik, ada momen untuk terus mengasah diri sehingga tertanam budaya politik yang sehat.

Isi Dekrit Presiden

isi dekrit presiden
id.wikipedia.org

Makna dari Dekrit sendiri  (dari bahasa Latin decernere = mengakhiri, menutuskan, menentukan)  adalah semacam instruksi yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Begitu banyak konstitusi yang  mengharuskan dekrit dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan situasi genting dan mengancam stabilitas negara. Dekrit sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat curam nan tajam. Dalam beberapa yurisdiksi, jenis perintah pengadilan pada konteks tertentu dapat juga disebut sebagai dekrit.

Salah satu keputusan yang populer  hingga sekarang yaitu terkait isi Dekrit Presiden indonesia  5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden  RI pertama yakni Soekarno. Isi dekret ini terkait dengan pembubaran Badan Konstituante hasil Pemilu 1955 dan pengalihan dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945.

Isi Dekrit Presiden

isi dekrit presiden
virtualspeechcoach.com

Medio tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno membacakan is dekrit presiden yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan aslinya):

 

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

TENTANG

KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG

Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959

Atas nama Rakjat Indonesia

Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

isi dekrit presiden
cnn.com

Pembacaan Isi Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kebuntuan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD ’45 semakin kuat.

Menanggapi hal itu, Presiden Soekarno kemudian menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD ’45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak dan tetapi makanya pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum.

Jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk mengatasi kebuntuan, Konstituante memutuskan resesi  (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang ternyata merupakan akhir dari upaya penyusunan UUD.

Sebutkan Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

dekrit presiden
en.wikipedia.org

Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.

Isi dari Dekrit tersebut antara lain:

  • -Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
  • -Pemberlakuan kembali UUD ’45 dan tidak berlakunya UUDS 1950
  • -Pembubaran Konstituante

Alasan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959

alasan dikeluarkannya dekrit presiden
ielts-up.com

 

Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden atau latar belakang dekrit presiden 5 Juli 1959 ialah sebagai berikut:

  • Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
  • Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagaian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
  • Kegaduhan di dalam dapur  Konstituante sangat mengancam persatuan, keselamatan negara dan menghambat pebangunan nasional.

Beragam pengorbanan dilakukan oleh para pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan Indonesia, maupun untuk menata Indonesia ke arah yang lebih baik, mengingat pasca kemerdekaan keadaan Indonesia masih dirasa kacau balau dan harus banyak yang diperbaiki. Sehingga pasca  kemerdekaan masih ada saja pemberontakan dan harus ada darah yang tumpah lagi.

Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia pada waktu itu untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang ada. Pada waktu yang demikian, banyak pula kebijakan yang sekiranya dapat dilakukan pemerintah untuk mengambil langkah yang dirasa merupakan langkah yang terbaik, sehingga presiden pada waktu itu banyak mengeluarkan kebijakan. Kebijakan pemerintah paling fenomenal hingga detik  ini dan juga menjadi sejarah adalah pembacaan Isi Dekrit Presiden yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959 yang juga dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

dekrit presiden
harvester.co

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini pada intinya membahas tentang kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang- Undang Dasar tahun 1945, setelah sebelumnya Indonesia menggunakan Undang- Undang Sementara, yakni Undang- Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Pada saat itu negara kita, Indonesia menggunakan Undang- Undang Sementara tahun 1950 dan pada saat itu Indonesia menerpkan sistem Demokrasi Liberal dan menggunakan sistem kabinet Parlementer. Pada saat ini, di Indonesia terjadi pertentangan antar partai politik, sehingga situasi politik di dalam negeri menjadi tidak stabil dan daerah- daerah mengalami kegoncangan.

Dan banyak terjadi pemberontakan pada masa ini. Oleh karena itu, sistem pemerintahan yang demikian dianggap tidak cocok dengan Indonesia. Sehingga jalan yang terbaik adalah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dengan menggunakan Undang- Undang 1945. Secara umum, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berisi beberapa poin mengenai:

  • Pembubaran Konstituante
  • Berlakunya kembali UUD 1945
  • Tidak berlakunya UUDS 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS

Demikianlah beberapa poin penting yang disampaikan sekaligus menjadi isi pokok dari Dekrit Presiden 1959. Dengan demikian negara Indonesia kembali menggunakan Undang- Undang 1945. Dan meninggalkan UUD Sementara tahun 1950.

Leave a Comment