Menimbang Kembali Antara Demokrasi dan Politik Islam di Indonesia

Kepemimpinan politik dalam Islam terlampau unik, kita melihat Barat sebagai kekuasaan yang bertujuan untuk takhta dunia, atau di sebagian lain terpacu pada akhirat saja.  Berbeda dengan politik Islam yang bertujuan untuk dunia dan akhirat melalui tampuk kekuasaan sebagai alat. Ideologi lain baik itu sekulerisme maupun komunisme terus bertahan untuk menafikan Tuhan agar berlepas dari upaya mengatur kehidupan, apalagi perkara politik. Kepemimpinan Islam ditegakkan untuk kokohnya hukum Allah.

Dakwah Islam

Politik Islam
shomreitorah.com

Sebenarnya memang tidak bisa disamakan antara demokrasi dan politik Islam. Makna demokrasi  merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara memiliki hak yang selaras dalam pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakatlah yang mempunya kedaulatan tertinggi.

Demokrasi memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum demi tercapainya pemerintahan yang sehat.Stigma demokrasi mengibarkan kekuasaan berada di tangan rakyat.

Padahal pondasi politik dalam Islam berpondasikan sebagaimana Allah telah  berfirman, “Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang orang kafir.” (QS Al Maidah (5): 44).” Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (QS Al Maidah (5) :47).

Dalam demokrasi aturan dibuat sekehendak nalar manusia, suara seorang profesor dan orang gila sama sama dihitung satu. Kedaulatan dan kekuasaan memang milik rakyat. Adapun dalam Islam, kekuasaan memang milik rakyat yang mereka perayakan kepada salah seorang di antara mereka untuk memimpin, tetapi kedaulatan dalam Islam hanya milik Allah semata. Allah berfirman,”Sesungguhnya hak membuat hukum hanya milik Allah Swt.” (QS Yusuf: 40).

Politik Dalam Islam

khilafah
panoramio.com

Oleh karenanya, pemimpin dipilih dan dibai’at oleh rakyat untuk menerapkan hukum Allah tersebut. Demikian pula dalam khazanah politik Islam tidak mengenal pembagian kekuasaan. Kekuasaan berada di tangan Khalifah secara mutlak. Kepemimpinan ini bersifat tunggal, tidak ada pembagian kekuasaan (separation of power) di dalam Islam sebagaimana konsep Trias Politica dalam pemerintahan demokrasi. Tanggung jawab pengurusan masyarakat ada di pundak Imam/Khalifah yang sah. Yang ada hanyalah pendelegasian tugas oleh Khalifah kepada pihak-pihak tertentu dalam mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kajian Islam

politik dalam islam
sputniknews.com

Berbagai kajian islam cukup memberikan banyak masukan mengenai bagaimana situasi terkait negri ini. Penguasa ditaati bukan karena jabatan mereka, melainkan karena pelaksanaan syariat yang mereka tegakkan dalam kehidupan bernegara. Sejatinya memang demokrasi dan politik Islam bisa dikompromikan untuk mene*mukan jalan tengahnya.

Dengan demikian, ketaatan kepada penguasa merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah dan Rasul Nya, sebagaimana dalam surat al-Nisa, 4: 59 Allah memerintahkan untuk menaati Allah, Rasul, dan Ulil Amri di antara umat Islam.

*Meskipun demikian, Sayyid Quthb menyatakan bahwa harus dibedakan antara posisi penguasa sebagai pelaksana syariat dan perpanjangan kekuasaan agama. Dalam Islam, penguasa sama sekali tidak memiliki kekuasaan keagamaan yang diterimanya dari langit. Ia menjadi penguasa semata-mata karena dipilih oleh masyarakatnya.

Agama Islam

tentang islam
aljazeera.com

Selanjutnya, ia harus melaksanakan syariat-syariat dengan kekuasaannya tersebut. Jadi, kekuasaan yang diperoleh oleh penguasa bukan dari warisan penguasa sebelumnya. Karena itulah, Sayyid Quthb memahami mengapa Nabi SAW. tidak menentukan pengganti beliau setelah wafat kelak. Dengan demikian, rakyat bisa menilai dan menimbang kepada siapa mereka akan memberikan kekuasaan untuk memerintah mereka.

Tentang Islam

kajian islam
ayogitabisa.com

Berikutnya, Sayyid Quthb menekankan penguasa untuk melakukan musyawarah. Namun karena Al-Qur’an tidak mengatur secara rinci untuk teknisnya, umat Islam boleh berijtihad (improvisasi) untuk merumuskan format ideal musyawarah ini, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya.

Lalu, bagaimana pengangkatan kepala negara untuk sebuah negara supranasional tersebut, Sayyid Quthb menyatakan bahwa kepala negara diangkat melalui pemilu. Menurut beliau, dasar hubungan antara penguasa dan rakyat adalah perdamaian, keadilan, dan ketertiban.

Berdasar beberapa prinsip dasar ini, penguasa mencapai kedudukannya harus melalui persetujuan rakyat dalam pemilu yang bebas dan ia akan tetap bertahan dalam jabatannya selama memenuhi persyaratan mematuhi Allah dan melaksanakan syariat-Nya. Dengan demikian, kekuasaan haruslah didasarkan pada kerelaan dan pilihan rakyat yang dinyatakan  melalui wakil-wakilnya.

Politik dalam Islam di Indonesia

khilafah
historia.id

Fakta membuktikan bahwa tidak ada perintah untuk mengatur negara, perlunya negara adalah sebagai wasilah bagi tercapainya tujuan hidup manusia dan bagi keselamatan mereka. Bagi Natsir, pemimpin tidak harus bergelar khalifah, dan terpenting lagi bahwa kepala negara haruslah Ulil Amri kaum muslimin keturunan bangsa tersebut dan sanggup menjalankan peraturan peraturan Islam dalam susunan kenegaraan.

Karenanya Natsir mensyaratkan kepala negara harus berwibawa, amanah, cinta agama, dan cinta tanah air. Kepala negara adalah representasi dari negara tersebut, oleh karena itu syarat wibawa dibutuhkan agar apa yang diperintahkan kepala negara berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh rakyatnya. Amanah dibutuhkan supaya ia tidak menyimpang dari garis-garis besar ajaran Islam.

Geliat Demokrasi

politik islam
pwmu.cop

Karenanya, dalam konteks demokrasi dan politik Islam Natsir juga mensyaratkan cinta kepada agama bagi seorang kepala negara. Pandangan Natsir dinilai nampak lebih modern dan realistis, karena tidak memimpikan negara khilafah universal sebagaimana gagasan para pemikir lain seperi Rasyid Ridha (1865-1935) atau Sayyid Quthb (1906-1966).

Pandangan politik Natsir ini lebih dekat kepada Muhammad Abduh dan Muhammad Iqbal. Abduh memandang institusi khilafah atau negara dibentuk berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kepala negara adalah penguasa sipil yang betanggungjawab kepada rakyat.

Penguasa bukanlah bayang-bayang Tuhan di bumi dan tidak kebal terhadap kesalahan. Tidak ada aturan baku Al-Qur’an yang bersifat teknis dalam masalah kenegaraan ini. Ada hak dan kewajiban antara kepala negara dan rakyat yang harus dipatuhi kedua belah pihak.

Kepemimpinan

politik islam indonesia***
pixabay.com

Jabatan kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan nikmat. Karenanya, harus dipertanggung jawabkan bukan saja kepada atasan dan rakyat di dunia ini, tapi juga dipertanggung jawabkan kepada Allah Tuhan Pengatur Alam semesta ini di akhirat kelak.

Tidak heran jika generasi salafush-shalih dalam menyikapi jabatan itu sangat hati-hati bahkan kalau bisa mereka menolak untuk menjadi seorang pemimpin atau pejabat negara.

Wallahu a’lam bishawab

 

Leave a Comment